lampungsekelik.com – Metro, Lampung – KAMMI Daerah Metro berkolaborasi dengan Payungi University Metro menyelenggarakan kegiatan bedah film dokumenter “Pesta Babi” (2026), karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, pada Minggu, 3 Mei 2026 di Payungi Metro.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis bagi pemuda Kota Metro dalam menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya terkait isu deforestasi dan perampasan ruang hidup.
Film dokumenter “Pesta Babi” mengangkat realitas sosial-ekologis masyarakat adat Papua yang terdampak proyek pembangunan berskala besar. Isu deforestasi, perampasan ruang hidup, hingga perubahan pola hidup masyarakat menjadi sorotan utama dalam film tersebut.
Founder Payungi Metro, Dharma Setyawan, menegaskan pentingnya ruang diskusi sebagai wadah membangun kesadaran kritis generasi muda. Ia menyampaikan,
“Ruang diskusi menghidupkan kembali nalar kritis pemuda di Kota Metro. Sorotan isu ekologis di Papua tentang deforestasi merupakan pembangunan yang tidak mengedepankan aspek sosial budaya. Langkah konkret hari ini sebagai pemuda adalah hadir turun dalam pemberdayaan yang membangun, mengkritik, dan melakukan perlawanan.”
Moderator kegiatan, Dwi Suranti, turut menyoroti ketimpangan kontribusi sumber daya alam terhadap pendapatan negara. Ia menyampaikan,
“Sumber daya alam sebenarnya hanya menyumbang 7,3% untuk APBN sementara pendapatan di sektor paling tinggi masih didominasi oleh pajak sebesar 82,1%. Artinya rakyat diperas secara ugal-ugalan oleh pajak dan rakyat Papua disingkirkan dari wilayah hutan adat. Andai pemerintah mau kreatif, seharusnya bisa mengembangkan sektor lain untuk meningkatkan pendapatan atau menerapkan ekonomi smart farm yang tidak membutuhkan lahan luas.”
Pemantik pertama, Mustika Edi Santosa, menegaskan bahwa persoalan di Papua tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah panjang kolonialisme dan eksploitasi sumber daya. Ia menyampaikan,
“Konteks kasus ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sejarah. Kolonialisme di Papua adalah potret keserakahan oligarki di mana hanya satu kelompok investor yang menguasai dan menikmati hasil hutan Papua, sementara masyarakat adat terusir dari ruang hidupnya. Mereka dipaksa beralih ke komoditas seperti padi, tebu, dan sawit, padahal selama puluhan tahun kebutuhan hidup mereka tercukupi dari hutan.”
Ia juga menyoroti kearifan lokal masyarakat adat sebagai bentuk perlawanan ekologis:
“Keunikan perlawanan mereka ditunjukkan melalui simbol doa dengan salib merah, serta tradisi suku Muyu dalam ‘pesta babi’, di mana babi dilepaskan ke hutan selama bertahun-tahun sebelum diburu. Setiap keluarga yang mengonsumsi memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian hutan. Ini adalah konsep ekologis sederhana: menerima dan mengembalikan kepada alam.”
Sementara itu, pemantik kedua, Irfan, menekankan pentingnya keberpihakan pemuda dalam melihat isu pembangunan dan keadilan sosial. Ia menyampaikan bahwa pemuda tidak boleh abai terhadap realitas ketimpangan yang terjadi, melainkan harus mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan, memperkuat literasi kritis, serta membangun gerakan yang berpihak pada masyarakat terdampak.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran kolektif pemuda terhadap isu lingkungan, keadilan sosial, dan hak masyarakat adat. Diskusi yang berlangsung tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga mendorong lahirnya gerakan nyata dalam bentuk pemberdayaan, advokasi, dan keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak. (rilis)
